Terkait dokumen kontrak SMK3, baik pihak rekanan maupun BPPW terkesan menutupi informasi sehingga bisa dinilai kurangnya keterbukaan informasi publik.
Dengan ketertutupan informasi tersebut, sehingga sulit diawasi dan tidak tertutup kemungkinan ada anggaran fiktif pada Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Padang Kawasan Batang Arau itu.
Kepala BPPW Sumbar, Kusworo Darpito, ketika dikonfirmasi soal petugas medis (SMK3), menyarankan agar konfirmasi kepada PPK proyek.
“Secara teknis dan detail, bisa ke PPK. Menurut saya dikomunikasikan dulu saja ke PPK atau Satker, supaya lebih clear. Karena setau saya tenaga medis tidak setiap hari ada dil apangan dan kalau tidak ada ya tidak bisa dibayar,” kata Kusworo, Senin (31/5/21). (os/sk)