SUMBARKITA.ID — Anggota Komisi VII DPR RI, Paramitha Widya Kusuma, mengaku tidak setuju dengan kebijakan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.
Wanita yang akrab disapa Mitha itu menilai, pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi digital hanya menambah beban masyarakat kecil.
Selain itu, kata dia, masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan aplikasi digital MyPertamina tersebut.
“Pada dasarnya saya tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat rakyat kecil ribet dan susah untuk mendapat apa yang sudah jadi hak mereka,” kata Mitha melalui keterangan tertulis, Sabtu (2/07/2022).
Baca Juga: Aplikasi MyPertamina Dihujani Rating Bintang Satu
Mitha mengungkapkan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi akan menimbulkan masalah dan hanya akan mempersulit masyarakat.
Mitha menyebut sebelum menggunakan aplikasi MyPertamina, sebenarnya sudah ada program digitalisasi yang dilakukan Pertamina di 5.500 lebih SPBU untuk mengatasi persoalan BBM subsidi.
“Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu? berarti selama ini digitalisasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik,” kata Mitha.
Padahal, kata dia, program digitalisasi tersebut sudah memakan anggaran hingga mencapai triliunan rupiah.
Menurut Mitha, jika penerapan digitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan Pertalite, Solar, dan Pertamax sudah ada.
Baca Juga: Penggunaan Aplikasi MyPertamina untuk Mengisi Pertalite dan Solar Mulai Berlaku Hari Ini
“Dengan begitu tidak lagi perlu menggunakan aplikasi untuk dapat mengisi Pertalite atau Solar,” katanya.
Selanjutnya, Mitha juga menyoroti soal pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab adalah BPH Migas.
Adapun yang memutuskan kuota BBM untuk tiap daerah adalah BPH Migas. Ia mempertanyakan keseriusan BPH Migas dalam mengawal penyaluran BBM bersubdi agar tepat sasaran. (*)