SUMBARKITA.ID — Ekonom Rizal Ramli kembali melontarkan sindiran pedas terhadap Presiden Joko Widodo. Rizal mengaku khawatir jika pemerintahan Presiden Jokowi akan dikenang sebagai rezim BuzzeRp.
BuzzeRp sendiri merupakan julukan bagi para pendengung atau buzzer bayaran untuk tujuan tertentu.
Sindiran itu disampaikan Rizal melalui akun Twitter @RamliRizal, Rabu (10/2/2021).
“Saya kuatir karena pemerintahan @jokowi tidak memiliki legacy keberhasilan ekonomi, kemakmuran rakyat, bersih (anti KKN) dan pro-demokrasi, akhirnya hanya akan dikenang sebagai ‘Rezim BuzzeRP’ yg kelola ekonomi secara ugal2an, dan menutupinya dgn sewa BuzzeRP. What an irony ?” cuitnya.
Keberadaan para buzzer bayaran sejak beberapa waktu lalu kerap menjadi sorotan sejumlah kalangan.
Budayawan Sujiwo Tejo juga meminta Presiden Jokowi agar para ‘buzzer penumpang gelap’ ditertibkan.
Hal itu disampaikan Sujiwo melalui akun Twitter @sudjiwotedjo, Rabu (10/2/2021).
Sujiwo kemudian terlihat membalas berbagai celoteh netizen yang mengomentari pernyataannya soal buzzer.
“Tertibkan dulu caramu berpikir. Apa aku minta Pak Jokowi menertibkan buzzer cebong maupun buzzer kadrun. Baca lagi, deh. Aku minta beliau menertibkan buzzer2 penumpang gelap. Dan aku gak dukung kadrun. Aku dukung hati nuraniku yg kadang sesuai kadrun kadang sesusai cebong,” tulis Sujiwo.
Sujiwo menegaskan, permintaannya kepada Presiden Jokowi untuk menertibkan ‘buzzer penumpang gelap’. Menurutnya, ‘buzzer penumpang gelap’ sangat berbeda dengan ‘buzzer’.
“‘Tertibkan buzzer’ dan ‘tertibkan buzzer penumpang gelap’ itu beda .. itu bukan buzzer teriak buzzer. Kritik dan caci maki itu beda. Kritik isinya pendapat/sikap tanpa menyerang pribadi siapa pun. Twitmu harusnya: Tukang kritik tak mau dicaci maki.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritik demi perbaikan pelayanan publik.
Hal ini diucapkan Jokowi saat memberikan sambutan peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 lewat video, Senin (8/2/2021).
“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan atau pun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan perbaikan,” kata Jokowi. (dj/sk)